Cantik & Sehat

Kolaborasi dua Guru Besar Universitas Indonesia

Jakarta – Prof. Dr. dr. Imam Subekti, SpPD-KEMD dan Prof. Dr. dr. Valina Singka Subekti Subekti, MSi pada tanggal 12 Oktober 2019 lalu telah dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap Universitas Indonesia. Prof. Dr. dr. Imam Subekti, SpPD-KEMD dikukuhkan menjadi profesor di bidang Ilmu Kedokteran dengan pidato pengukuhan yang berjudul “Kolaborasi dalam upaya pencegahan oftalmopati pada penyakit graves”. dan Prof. Dr. Dra. Valina Singka Subekti, M.Si di bidang Ilmu Politik dengan pidato pengukuhan yang berjudul “Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019”

Pasangan suami istri Guru Besar dari dua bidang yang berbeda tersebut telah menjadi kolaborasi unik untuk mengabdi negeri Indonesia. Kedua Guru Besar baru ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembangunan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan, integritas moral dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tingginya tuntutan riset di bidang akademik, kebutuhan lahirnya Guru Besar baru semakin meningkat. Guru besar merupakan suatu gelar kehormatan. Perjalanan menjadi Guru Besar tidaklah mudah, di UI sendiri terdapat dua aspek utama sebagai penilaian menjadi Guru Besar, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.

Prof. Dr. dr. Imam Subekti, SpPD, KEMD merupakan staf pengajar Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran (FK) UI sedangkan Prof. Dr. Dra. Valina Singka Subekti, M.Si merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI. Uniknya, kedua Guru Besar ini merupakan pasangan suami istri yang telah dikukuhkan menjadi Guru Besar di saat yang bersamaan sampai saat ini di Universitas Indonesia belum pernah ada pasangan suami istri yang dikukuhkan bersamaan menjadi Guru Besar.

Prof. Imam dan Prof. Valina dapat dijadikan teladan bagi masyarakat, walau dengan perbedaan profesi keduanya namun menjadi mitra untuk memajukan bangsa dalam bidang pendidikan. Dengan visi yang sama ‘hidup harus mempunyai manfaat bagi lingkungan dan masyarakat’. Prof. Imam dan Prof. Valina menyampaikan pesan bahwa setiap individu yang bekerja keras, tekun, jujur dan amanah apapun profesinya dapat mencapai hasil yang maksimal.

Prof Imam mengatakan, “Saat kami masih menjadi mahasiswa, kami sama-sama aktivis di bidang kemahasiswaan dan oleh karena itu kami dipertemukan dan menjalin pertemanan hingga menjadi pasangan suami istri sampai saat ini. Walaupun profesi kami berbeda tetapi kami dapat menjadi “mitra”. Prof Imam menggambarkan Prof Valina seorang wanita yang selalu memiliki usaha kuat untuk mencapai keinginannya serta memiliki minat tinggi di bidang sosial kemasyarakatan.”

“Bagi saya, Imam seorang ‘dokter plus’ yang artinya meskipun berprofesi menjadi dokter, namun beliau memiliki wawasan yang luas mengenai perkembangan sosial kemasyarakatan, serta sangat kritis dalam mencermati isu-isu sosial politik,” ujar prof Valina.

Prof.Dr.dr.Imam Subekti, SpPD-KEMD: Kolaborasi dalam Pengelolaan Tiroid di Indonesia: Fokus pada Pencegahan Oftalmopati pada Penyakit Graves.

Penyakit tiroid secara keseluruhan merupakan salah satu dari dua masalah besar di bidang endokrinologi. Di antara penyakit-penyakit di bidang tiroid, penyakit Graves menempati posisi penting mengingat jumlahnya sekitar seperempat dari keseluruhan kasus tiroid. Apabila penyakit Graves disertai tanda dan gejala mata atau disebut oftalmopati Graves (OG) akan berdampak buruk dan menurunkan kualitas hidup, padahal OG merupakan salah satu penyakit tiroid dengan modalitas terapi yang relatif terbatas dan hasil pengobatannya pun masih belum memuaskan. Oleh karena itu perlu terobosan untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengenai oftalmopati pada penyakit Graves, Prof. Imam menjelaskan, “OG adalah bagian dari proses autoimun yang kompleks yang melibatkan jaringan orbita dan periorbital pada penyakit Graves. OG secara klinis pada pemeriksaan awal ditemukan berkisar 25-60%. Data di RSUPN-CM Jakarta tahun 2004, menemukan dari sekitar 26% pasien hipertiroidisme, 22% di antaranya memperlihatkan adanya kelainan mata dalam berbagai bentuk. Bila menggunakan pencitraan CT scan atau MRI orbita, tanda OG dapat dideteksi pada hampir 90% pasien Graves. OG lebih sering ditemukan pada 2 kelompok usia, yaitu kelompok 40-44 tahun dan 60-64 tahun untuk wanita dan 65-69 tahun untuk pria, meskipun OG dapat muncul pada setiap umur. Rasio wanita dibanding pria pada pasien OG berkisar antara 5:1 hingga 10:1.”

“Terdapat beberapa faktor risiko timbulnya oftalmopati pada penyakit Graves sekaligus berperan sebagai faktor risiko yang berpengaruh pada progresifitas OG, yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu Kelompok yang tidak dapat dimodifikasi dan kelompok yang dapat dimodifikasi. Kelompok yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan genetik (termasuk ras),” lanjutnya.

Ia menambahkan, “Sementara itu, kelompok yang dapat dimodifikasi yaitu faktor lingkungan seperti merokok. Pasien penyakit Graves yang tidak merokok, 51,7% mengalami oftalmopati, pada pasien perokok aktif, 68,2% mengalami oftalmopati, pada pasien mantan perokok, 64% mengalami oftalmopati. Faktor lingkungan yang lain ialah Tterapi Yodium Radioaktif (RAI) untuk Penyakit Graves, . Risiko kejadian OG setelah terapi yodium radioaktif untuk hipertiroidisme sebesar 15-39%. Pemberian prednison profilaksis dosis kecil, secara umum dapat mencegah efek RAI pada OG. Oleh karena itu, terapi yodium radioaktif pada penyakit Graves tetap bisa dilakukan sepanjang terdapat indikasi. Faktor lainnya yaitu biokimia, seperti disfungsi tiroid baik pada hiper- maupun hipotiroidisme menunjukkan adanya hubungan terhadap risiko timbulnya atau memburuknya OG.”

Prof. Imam mengemukakan, “OG biasanya berdampak negatif dan jangka panjang pada pekerjaan, hobi dan fungsi psikososial pasien. Sebuah studi di Jerman, mendapati di antara pasien OG yang datang ke klinik terpadu tiroid-mata, melaporkan cacat pekerjaan yang signifikan, cuti sakit, 36%, dinonaktifkan, 28%, pensiun dini, 5%, kehilangan pekerjaan, 3%.”

Dalam pidato pengukuhannya, Prof.Imam juga menjabarkan bahwa pencegahan OG dapat dilakukan dengan tiga klasifikasi tingkatan yaitu primer, sekunder, tersier. Merokok adalah faktor risiko terpenting timbulnya OG. Bukti kuat menunjukkan bahwa berhenti merokok adalah intervensi yang fundamental dalam hal pencegahan penyakit primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, pasien
Graves, terlepas dari ada atau tidaknya OG dan keparahannya, harus dimotivasi untuk berhenti merokok.

“Melihat kepada aspek individual dampak fisik dan morbiditas psikososial di atas, maka pengelolaan pasien perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan manusia secara ‘utuh’ baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, dalam pengelolaan dan pencegahan penyakit. Semua praktisi kesehatan harus berusaha melakukan pendekatan holistik untuk pasien. Selain pendekatan holistik, pendekatan tim terhadap pasien juga sangat penting. Dalam pendekatan tim, pasien adalah fokus utama dan dengan demikian menjadi tanggung jawab setiap anggota tim. Tim memiliki tanggung jawab satu sama lain untuk membuka saluran komunikasi dan saling menghormati untuk berbagai profesi. Setiap anggota tim harus mengetahui kemampuan dan keterbatasannya sendiri” ia melanjutkan.

Melalui pemahaman seperti itu, para dokter lintas departemen di RSCM yang berminat pada penyakit Graves dan OG sudah mencoba membangun kolaborasi dalam mengelola pasien dengan oftalmopati Graves. Maka sejak November 2016 para dokter tersebut berkumpul dan berdiskusi untuk meningkatkan luaran tatalaksana pencegahan dan pengobatan OG. Setelah hampir setiap minggu bertemu dan berdiskusi selama lebih dari 12 bulan, maka berhasil disusun “Petunjuk Praktis Pencegahan dan Pengelolaan Oftalmopati Graves”.

Tim terpadu ini merupakan kolaborasi antarDivisi/Departemen di lingkup di RSCM, yaitu Divisi Metabolik Endokrin Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Neuro-Oftalmologi Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Divisi Okuloplastik dan Rekonstruksi Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Divisi Strabismus Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Divisi Kepala dan Leher Radiologi Departemen Radiologi, Divisi Kedokteran Nuklir Departemen Radiologi, dan Departemen Radioterapi. Petunjuk praktis ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penyusunan PPK (Pedoman Praktek Klinik) di RSCM, sehingga diharapkan upaya pencegahan timbulnya oftalmopati pada penyakit Graves dapat berhasil dan progresifitas OG dapat dikendalikan dengan tatalaksana yang tepat. Dengan demikian kolaborasi lintas departemen ini akan memberikan hasil pengobatan yang lebih baik (mutu) dan dengan biaya lebih efisien, sehingga program KMKB (kendali mutu dan kendali biaya) dapat berjalan dengan sukses.

“Kolaborasi lintas departemen diharapkan akan menghasilkan klinik terpadu tiroid mata dan manfaatnya ialah menyediakan kesempatan untuk bedside teaching dan oleh karena itu, klinik kolaborasi merupakan suatu tempat pembelajaran bagi mahasiswa, residen, spesialis maupun konsultan. Kesempatan dalam belajar-mengajar di klinik kombinasi tiroid-mata tidak dapat diremehkan karena penyakit ini bisa muncul dalam berbagai variasi bentuk atau tingkat aktifitas klinis dan keparahan. Jadi terdapat fakta bahwa kolaborasi dalam bentuk pelayanan bersama, terutama dalam klinik gabungan telah menambah kualitas pelayanan kepada pasien dan nilai tambah pada proses belajar mengajar peserta didik dan staf pengajarnya. Namun demikian, disadari bahwa pengelolaan penyakit mata tiroid tidak pernah mudah. Perencanaan terapi haruslah disesuaikan dengan keadaan setiap pasien. Pendekatan tim multidisiplin (kolaborasi) adalah solusi terbaik untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dengan komplikasi yang lebih kecil. Perlu dilakukan penelitian dengan cakupan lebih luas secara nasional (multisenter) untuk bahan evaluasi terhadap petunjuk praktis pencegahan dan pengelolaan OG,” tutupnya

Prof.Dr.Dra. Valina Singka Subekti, M.Si: Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019

Sistem kepartaian sederhana dari segi jumlah (the simple multypartai system) diperlukan kehadirannya dalam memperkuat pemerintahan presidensial dan untuk membangun checks and balances. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui rekayasa sistem pemilu sejak 2004, 2009, 2014 dan 2019, namun belum mampu menampakkan hasil signifikan. Meskipun sudah merekayasa lingkup dan besaran daerah pemilihan yang lebih kecil dengan alokasi kursi 3-12, instrumen Parliamentary Threshold (PT) dan persyaratan partai peserta pemilu yang lebih ketat, jumlah partai politik masih saja tergolong sebagai multipartai ekstrem dengan jumlah lebih dari 5 partai di DPR. Bahkan berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 dengan beragam perubahan unsur sistem pemilu di dalamnya, jumlah partai politik terpilih masih cukup banyak, yaitu 9 partai politik.

Problem lain berkaitan dengan partai politik yang pada akhirnya mengaburkan semangat penguatan sistem presidensial adalah fenomena oligarki dalam partai politik. Setiap menjelang pemilu, bermunculan partai baru yang didominasi ‘kaum pemilik modal’ dan umumnya mereka mampu memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk terdaftar sebagai partai politik di Departemen Hukum dan HAM. Dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki kelompok oligarki memasuki wilayah kekuasaan politik melalui partai sebagai media paling strategis untuk meraih kekuasaan politik. Menyatunya kekuasaan ekonomi dan politik pada satu tangan akan semakin memperkuat dominasi oligarki, membuat partai dan DPR semakin jauh dari harapan rakyat dan mengurangi kualitas demokrasi.

Terbatasnya akses pemilih pada para caleg menyulitkan pemilih mengenal rekam jejak dan visi misi program calon. Ketika datang ke TPS pada hari H pemilih tidak mengenal nama-nama caleg yang tertulis dalam surat suara, akibatnya pemilih asal mencoblos. Petugas TPS juga kewalahan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara terutama pada pemilu serentak 2019 lalu sehingga ratusan petugas sakit dan wafat. Kerumitan pemilu serentak lalu antara lain disumbang oleh aspek teknis yang rumit dari pemilu legislatif dan kurang didukung oleh teknologi informasi. Reformasi teknis penghitungan suara dengan mengadopsi E-Counting atau E-Recapoleh karenanya menjadi solusi strategis untuk digunakan dalam pilkada maupun pemilu 2024.

Prof. Valina Singka Subekti, MSI mengatakan, “Dampak negatif lainnya dari sistem pemilu saat ini adalah hadirnya politik berbiaya tinggi (high cost politics) dan menguatnya politik uang (money politics). Sistem pemilu langsung dengan model kompetisi terbuka pada satu sisi dinilai demokratis, namun pada sisi lain menutup peluang kader partai dan memberi kesempatan masuknya kader ‘instant’ dengan modal sosial lebih kuat seperti dana besar dan popularitas. Politik transaksional menjadi fenomena terkini tidak hanya mewarnai proses rekrutmen para calon legislatif maupun pilkada tetapi juga telah memunculkan electoral misconduct dan electoral fraud dalam proses tahapan pemilu khususnya penghitungan suara. Praktek money politics,vote buying dan vote trading semakin meluas dan memiliki daya rusak tinggi terhadap voters (pemilih) dan kualitas pemilu”.

Pemilih Indonesia yang 65% hanya tamat SD atau tidak tamat SD pada umumnya kurang memperoleh pendidikan politik, menjadi objek dari praktek politik transaksional pada pemilu
legislatif 2014 dan 2019. Praktek politik uang ini tidak lagi tertutup atau malu-malu, tetapi terbuka dan bahkan terstruktur dan sistematis karena berkelindanan dengan budaya patronase, birokrasi dan penyelenggara pemilu yang tidak netral sehinggs Aspinall menyebut pemilu Indonesia sebagai fenomena ‘democracy for sale’.

“Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk merancang kembali sistem pemilu yang mampu memperkuat presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya.

Pertama, sistempemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR. Kedua, Sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana. Ketiga, sistempemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional. Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau ‘candidacy centered’ perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau ‘pary centered’. Saya mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024.

Perubahan sistem pemilu dapat efektif mencapai tujuan tersebut di atas apabila diikuti reformasi internal kepartaian dengan membangun sistem demokrasi internal partai yang terukur, transparan dan akuntabel disertai penguatan ideologi partai, termasuk pendanaan partai dibiayai oleh negara dengan APBN.“ Ujar Prof. Valina. Sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terukur disertai proses pencalonan yang terbuka dan melibatkan pengurus partai di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat sipil dapat mengurangi kekhawatiran bahwa sistem pemilu yang berpusat pada ‘party centered’ akan semakin menguatkan oligarki partai.

Penyederhanaan kepartaian dan perubahan sistem pemilu serta penguatan sistem demokrasi internal partai menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks presidensialisme Indonesia. Perubahan ini akan menjadi efektif apabila diiiringi oleh pendidikan politik yang mencerahkan supaya rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, serta penigngkatan kesejahteraan rakyat.. Demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial selain memerlukan kehadiran sistem pemilu yang kompatibel, juga kehadiran anggota parlemen yang jujur dan amanah dan masyarakat sipil yang kuat.

Sebagai sebuah gagasan awal, Prof Valina mengusulkan “sistem pemilu yang berpusat pada partai atau ‘party centered’ seperti dimaksudkan konstitusi Pasal 22 E UUD 1945, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dengan rancangan sebagai berikut: (1) memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu.(2) memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8. Dengan semakin kecil besaran dapil dan semakin sedikit alokasi kursi yang diperebutkan di setiap dapil maka akan semakin sulitpartai memenangkan kursi. (3) meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 5%.

“Usulan desain sistem pemilu tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak. Rekomendasi agar tetap mempertahankan penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak seperti yang telah dilaksanakan pada Pemilu Serentak 2019 dilatarbelakangi oleh alasan efisiensi dan efektivitas. Dengan pertimbangan bahwa akan digunakan sistem pemilu yang lebih sederhana dari sisi teknis dengan ukuran dapil 3-8 dan dukungan E-Counting atau E-Recap maka mempertahankan desain pemilu serentak lima kotak yang dibarengi dengan reformasi kepartaian pada saatnya nanti dapat mengurangi jumlah partai. Dengan rekayasa desain sistem pemilu yang demikian, diharapkan partai politik menjadi lebih kuat, lebih aspiratif, dan akuntabel sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan presidensial dapat terwujud.” Tutup Prof Valina

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4
To Top